Pemerintah resmi melarang Front Pembela Islam (FPI). Peneliti politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut pelarangan FPI itu bersifat politis.

"(Alasan) Kestabilan dan keamanan negara. Lebih condong ke sana. Karena FPI lah yang berani melakukan gerakan-gerakan di tengah pandemi, dan lain-lain," ucap Ujang saat dihubungi, Rabu (30/12/2020).


Menurut Ujang, memang ada aturan soal pembubaran ormas dan sebagainya. Namun, unsur politis masih terlihat dalam kebijakan pelarangan ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab tersebut.

"Jika FPI melanggar UU, memang bisa dibubarkan. Termasuk organisasi lain juga. Namun persoalannya, pembubaran FPI ini bukan hanya karena persoalan hukum yang melilit FPI. Karena tak berizin dari 2019," ujarnya.

"Unsur politis juga masih kental dalam pembubaran FPI. Misalkan jika FPI dibiarkan dan tak dibubarkan, maka akan menjadi besar. Dan ini akan merepotkan pemerintah dikemudian hari," katanya.

Meski begitu, soal sah dan tidak sah pembubaran FPI harus dibuktikan di pengadilan. Seperti langkah yang rencananya akan dilakukan FPI ke PTUN Jakarta.

"Ini mesti diuji di pengadilan. Soal sah atau tidak. Kemungkinan FPI akan mengajukan pembubaran tersebut ke pengadilan. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh HTI," ujarnya.


"Nanti pengadilan lah yang memutuskan sah atau tidaknya pembubaran itu. Dengan catatan pengadilan dilakukan secara berkeadilan dan tidak memihak," ujarnya.

Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud Md mengumumkan sikap pemerintah yang secara tegas melarang seluruh aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Bahkan pemerintah telah menganggap FPI bubar sejak 2019.

"Saya ingin menyampaikan bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum," tegas Mahfud Md di kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), pada Rabu (30/12).

Dalam paparannya, Mahfud juga mengungkap aturan perundang-undangan yang menjadi tumpuan pemerintah dalam mengambil keputusan. Terhitung hari ini FPI sudah tidak memiliki legal standing untuk berkegiatan.


"Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," papar Mahfud.

Mahfud Md juga mengutarakan sejumlah alasan tambahan yang mendorong langkah pelarangan FPI. Ia menyoroti tindakan ormas tersebut, yang kerap melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan serangkaian kegiatan yang dinilai melanggar hukum.

"Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya," ucap Mahfud.

Komentar

Lebih baru Lebih lama