Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo tidak melakukan pembiaran atas tindakan KSP Moeldoko yang ingin memecah belah Partai Demokrat.

“Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB illegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi,” kata AHY dalam pernyataannya terkait KLB yang digelar di Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).


AHY lebih lanjut mengatakan, pihaknya juga akan menempuh langkah hukum terkait KLB di Sumut. Laporan hukum, kata AHY, ditujukan kepada panitia hingga siapapun yang terlibat penyelenggaraan KLB.

“Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah, melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam penyelenggaran KLB illegal kepada jajaran penegakan hukum,” tegas AHY.

Sebelumnya, AHY mengatakan KLB yang digelar secara illegal dan inkonstitusional di Sumatera Utara dilakukan mantan kader yang bersekongkol dan berkomplot dengan aktor eksternal Moeldoko. Bagi AHY, KLB yang menujuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bisa dikatakan sebagai dagelan.

“Tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya, tetapi ya sudah terjadi, dan kami yakinkan itu semua akan kami hadapi dan kami lawan, karena kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat,” tegasnya.

“Jangan ciderai akal sehat, jangan injak etika, moral dalam politik yang berkeadaban,” tambah AHY.

Seperti diberitakan, KBL yang mengatasnamakan Partai Demokrat digelar pagi tadi di Sumatera Utara. KLB tersebut, diceritakan Jhoni Allen Marbun memiliki dua kandidat yakni Moeldoko dan Marzuki Alie yang kemudian dipilih dengan cara suara terbanyak.

Dari hasil voting, KLB tersebut memutuskan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Sementara Marzuki Alie, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.

Komentar

Lebih baru Lebih lama