Ibu Kota Baru Bisa Dipakai Jokowi 17 Agustusan pada 2024? - Gopresiden
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Ibu Kota Baru Bisa Dipakai Jokowi 17 Agustusan pada 2024?

Proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa Ibu Kota Negara (IKN) akan rampung pada 2024 diragukan.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai, akibat pandemi Covid-19 membuat ketertarikan investor dalam dan luar negeri cukup rendah terhadap proyek pembangunan infrastruktur IKN. Di sisi lain, tingkat keuntungan proyek infrastruktur dinilai relatif tidak menarik karena sebagian besar proyek fokus pada pembangunan fasilitas pemerintahan

"Jika investor mau bantu proyek IKN pun terbilang sulit karena tingkat keuntungan proyek infrastruktur relatif kurang menarik. Apalagi proyek bangun gedung pemerintahan. Kalau ada investor mau masuk lebih baik buat pabrik mobil listrik bukan gedung pemerintahan baru, jelas lebih bermanfaat"


Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa yakin, pembangunan Ibu Kota baru bisa rampung pada 2024. Perkiraan itu didasarkan pada asumsi bila program vaksinasi dapat berjalan dan herd immunity bisa tercapai. Bahkan, pada 17 Agustus 2024 mendatang upacara peringatan hari kemerdekaan akan digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota baru.

Dari riset Indef, pemindahan Ibu Kota ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tidak berdampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam catatannya, IKN hanya menyumbang 0,0001 persen terhadap PDB nasional.

Meski begitu, dampak terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup tinggi atau sebesar 1,77% untuk kawasan tersebut. Sebaliknya, IKN baru justru berkontribusi negatif pada PDRB provinsi lain hingga 0,04%.

"Berdampak 1,77% terhadap PDRB atau Pendapatan Domestik Regional Bruto di Kalimantan Tengah. Namun, kontribusinya pada PDB nasional hanya 0,0001%. Sebaliknya, pemindahan ibu kota ini berkontribusi negatif pada PDRB provinsi lain hingga 0,04%," kata dia. 

Karena itu, Bhima menilai, anggaran pembangunan IKN perlu difokuskan sementara waktu untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebab, pembangunan yang dipaksakan akan mengganggu keuangan negara karena kondisi rasio pajak hanya 8,3% atau terendah dalam 8 tahun terakhir.

"Pasti ujungnya kan menambah utang baru. Beban lagi ke ruang fiskal. Untuk PEN, tahun lalu saja serapan PEN kan tidak mencapai 100% karena masalah klasik serapan anggaran dan pendataan yang belum optimal. Itu saja dulu dibenahi dengan keterbatasan anggaran yang ada," tutur dia.

Dalam kajiannya, pembangunan IKN ditunda dulu dan fokus anggaran untuk belanja kesehatan dan perlindungan sosial. Dampak pembangunan IKN menurut studi Indef relatif kecil terhadap permasalahan pembangunan wilayah terutama untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

"Saran untuk tunda dulu bangun IKN. Pemerintah harus fokus ke masalah saat ini. Stimulusnya difokuskan jangan lompat lompat ke urusan lain. Ekonomi bisa tumbuh 2% saja sudah syukur di 2021," ujar dia. (Okezone.com) 
close