Scroll untuk baca artikel
Nasional

Jokowi mengajak Pemilu 2024 tanpa politik identitas dan agama

460
×

Jokowi mengajak Pemilu 2024 tanpa politik identitas dan agama

Sebarkan artikel ini
Jokowi mengajak Pemilu 2024 tanpa politik identitas dan agama

GOPRESIDEN.COM – Jokowi mengajak Pemilu 2024 tanpa politik identitas dan agama, Mengenakan pakaian adat Kesultanan Deli, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus). Dalam pidatonya, Jokowi mengajak Pemilu 2024 tanpa politik identitas.

Jokowi mengajak rakyat Indonesia menolak politisasi identitas dan agama. Jokowi ingin seluruh rakyat menyambut Pemilu 2024 dengan kedewasaan hingga suka cita.

“Saudara-saudara sebangsa, se-Tanah Air. Toleransi, persatuan, dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh,” kata Jokowi dalam pidatonya di sisi Selatan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).

“Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama,” imbuh Jokowi.

Jokowi mengajak Pemilu 2024 tanpa politik identitas dan agama, Jokowi juga mengingatkan tak melupakan nilai-nilai Pancasila menyambut Pemilu 2024.

“Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Memperjuangkan Indonesia yang adil, yang sejahtera, serta berwibawa di kancah Indonesia,” ujar Jokowi.

“Selamat Hari Lahir Pancasila, salam Pancasila, merdeka!” pekik Jokowi.

Beberapa bulan sebelum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023, Presiden Jokowi pernah mewanti-wanti kepala daerah seluruh Indonesia terkait stabilitas politik jelang Pemilu 2024. Jokowi meminta para kepala daerah menjaga situasi tetap kondusif.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1).

“Yang terakhir, waduh lupa lagi, masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024. Saya minta betul-betul Saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif,” kata Jokowi.

 

Baca Juga : Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Telkomsel Buka Lowongan Kerja Untuk Banyak Posisi

Jokowi meminta para kepala daerah menjaga agar masyarakat tidak menjadi korban politik, terutama politik identitas, yang kerap terjadi saat pemilu.

“Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas,” ungkapnya.

Bukan hanya kepada kepala daerah, Jokowi juga mewanti-wanti TNI dan Polri. Jokowi meminta anggota TNI/Polri tidak berpolitik praktis.

“Dan perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak berpolitik praktis,” ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta TNI dan Polri memetakan potensi kerawanan. Dia meminta aparat keamanan itu siap siaga mengawal tahun politik.

“Petakan yang namanya potensi kerawanan, jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini,” tutur dia.

Jokowi mengajak Pemilu 2024 tanpa politik identitas dan agama

Pada Desember tahun lalu, Presiden Jokowi juga mengingatkan semua pihak agar tidak membiarkan politisasi agama terjadi dalam Pemilu 2024. Dia meminta tak ada ruang yang diberikan untuk politisasi agama.

“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini,” kata Jokowi dalam acara Konsolidasi Bawaslu, Sabtu (17/12/2022).

Jokowi mengatakan politik identitas hingga politisasi agama sangat berbahaya. Dia menyebut hal itu bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk merusak persatuan.

“Sangat berbahaya sekali, bisa menjadi peluang pihak lain memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai bangsa,” ucapnya.

Jokowi pun meminta Bawaslu bekerja dengan cepat dan responsif dalam menangani setiap laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Selain cepat dan responsif, kata Jokowi, Bawaslu juga harus bekerja sesuai koridor hukum.

“Bekerja cepat, responsif dan selalu berada dalam koridor hukum,” tuturnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News